Sinergi Bali–Pusat Diperkuat, Pengawasan Orang Asing dan Layanan Imigrasi Jadi Fokus

Senin, 27 April 2026

Card image

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto usai penandatanganan Nota Kesepahaman penguatan fungsi keimigrasian di Tangerang, Senin (27/4). (Foto: Ist)

Males Baca?

TANGERANG,SULUHRAKYAT.id - Pemerintah Provinsi Bali memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam pengawasan orang asing dan peningkatan layanan keimigrasian di Pulau Dewata. Komitmen tersebut ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur Bali Wayan Koster dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI, Agus Andrianto, di Auditorium Prof. Muladi, Tangerang, Senin (27/4/2026).

Kerja sama ini juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Badung yang diwakili Penjabat Sekda Badung. Fokus utama kolaborasi diarahkan pada optimalisasi fungsi keimigrasian di tengah tingginya mobilitas wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.

Menteri Imipas RI Agus Andrianto menegaskan bahwa penguatan pengawasan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor imigrasi. Menurutnya, Bali memiliki posisi strategis sehingga membutuhkan tata kelola keimigrasian yang adaptif namun tetap berlandaskan integritas.

“Kolaborasi ini harus diwujudkan dalam kerja nyata. Pengawasan penting, tetapi pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan juga harus semakin baik,” ujarnya.

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik penguatan sinergi tersebut sebagai langkah penting menjaga kualitas pariwisata Bali yang berbasis budaya, tertib, dan berkelanjutan. Pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban serta kenyamanan daerah tujuan wisata.

Selain membahas fungsi keimigrasian, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 yang mengusung tema “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima.”

Dalam kesempatan itu, Menteri Agus Andrianto turut menyoroti perubahan paradigma pemasyarakatan. Warga binaan didorong menjadi bagian produktif dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi nasional melalui berbagai program pembinaan.

“Kami ingin warga binaan memiliki keterampilan dan kesempatan untuk berkontribusi secara positif bagi bangsa,” katanya.

Acara tersebut turut dihadiri Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebagai bentuk dukungan lintas kementerian terhadap penguatan sistem imigrasi dan pemasyarakatan nasional. (Dewa)

 


Komentar

Berita Lainnya