KARANGASEM,SULUHRAKYAT.id -Pemerintah menandatangani kontrak pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem senilai Rp255,5 miliar, termasuk kontrak jasa manajemen konstruksi lebih dari Rp3 miliar, yang disaksikan Gubernur Bali Wayan Koster di Watujimbar Resort, Sanur, Denpasar, Jumat (19/12/2025).

Proyek ini merupakan bagian dari pembangunan 104 Sekolah Rakyat Tahap II di seluruh Indonesia, dengan total anggaran nasional sekitar Rp20 triliun untuk periode 2025–2026.

Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Jonny Zainuri Echsan, menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan tujuan memutus rantai kemiskinan yang berlangsung turun-temurun.

“Pelaksanaan teknis sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR sebagai leading sector. Seluruh proses akan diawasi secara ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek manajerial, penggunaan tenaga kerja dan material, serta prioritas produk dalam negeri,” ujar Jonny melalui sambungan daring.

Ia menambahkan bahwa prinsip pelaksanaan proyek adalah tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat, dan tertib administrasi. Mitigasi risiko menjadi fokus utama untuk menghindari pelambatan perencanaan dan rendahnya kualitas hasil kerja.

Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem selesai pada Juni 2026. Secara nasional, seluruh Sekolah Rakyat Tahap II ditargetkan rampung pada Juli 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.

Jonny menekankan pentingnya keterlibatan tenaga kerja lokal dan pemanfaatan produk dalam negeri sebagai bagian dari program pembangunan berkelanjutan.

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik pembangunan sekolah ini dan berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Bali, serta berkontribusi pada pengurangan kemiskinan ekstrem.

“Pendidikan adalah instrumen utama untuk mencetak generasi yang mampu keluar dari lingkar kemiskinan. Sekolah Rakyat harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Koster.

Acara penandatanganan kontrak juga dihadiri Ketua DPRD Bali, Bupati Karangasem, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial secara daring, serta jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR.

Penandatanganan kontrak ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan sarana pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok masyarakat kurang mampu. (Dewa)