BANGLI,SULUHRAKYAT.id - Komisi I DPRD Kabupaten Bangli bersama pimpinan DPRD menggelar rangkaian Rapat Kerja (Raker) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027, Senin (7/9/2026). Dalam agenda tersebut, DPRD tidak sekadar mencermati besaran anggaran, tetapi membedah dasar perencanaan, sasaran, output, efisiensi dan manfaat setiap program bagi masyarakat.

Pembahasan bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Bangli menyoroti rencana penyewaan layanan penyimpanan data berbasis cloud sebagai pendamping data center daerah atau Data Recovery Center (DRC). Kepala Diskominfosan I Nyoman Murditha menyebut skema tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi BPK sekaligus pilihan yang lebih realistis di tengah keterbatasan fiskal daerah.

“ Sewa cloud hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp200 juta, jauh lebih efisien dibandingkan dengan membangun DRC fisik yang menelan biaya lebih dari Rp2 miliar,” ujar Murditha. Layanan tersebut masuk dalam alokasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp10,7 miliar, yang juga mencakup internet seluruh OPD dan call center 24 jam. Penganggaran internet dipusatkan di Diskominfosan untuk mencegah terjadinya overlapping antar-OPD, sementara belanja pegawai mencapai 43 persen atau sekitar Rp4,6 miliar.

Diskominfosan juga mengusulkan Rp1,05 miliar untuk 16 operator tim reaksi cepat. Awalnya setiap operator dirancang menerima Rp1,7 juta per bulan, namun besaran tersebut akan menyesuaikan Pergub menjadi Rp12 ribu per jam. Murditha menjelaskan para operator merupakan tenaga honorer berdasarkan SK Bupati yang bekerja secara shift empat hingga lima orang dan selain menjaga call center juga ditugaskan mendukung penanganan lapangan.

Skema tersebut mendapat sorotan Ketua DPRD Bangli Ketut Suastika dan anggota Komisi I I Dewa Gede Suamba Adnyana. Suastika meminta peran operator call center dipisahkan dari tenaga teknis lapangan serta cakupan pelayanan diperluas, termasuk untuk kebencanaan. “Kalau konsepnya digabung, bagaimana jika terjadi kebakaran? Jika operator ikut turun ke lapangan, siapa yang menjaga call center?” tegasnya. Sementara itu Dewa Suamba meminta usulan Rp1,05 miliar tersebut diperbaiki karena beban kerja dinilai tidak sebanding dengan besaran honor.

Pembahasan berlanjut pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bangli yang mengusulkan anggaran Paskibraka 2027 sebesar Rp1,2 miliar, naik dari Rp980 juta. Sekretaris Kesbangpol Ida Bagus Sutha M. menjelaskan anggaran tersebut mencakup pelatihan, PDH, PDU, sewa gedung dan kendaraan hingga honor pelatih. Durasi pelatihan juga diperpanjang menjadi 21 hari sebelum seleksi tingkat provinsi, dibandingkan 10 hari pada 2025 untuk 60 peserta, dengan kebutuhan sekitar Rp190 ribu per peserta per hari atau hampir Rp4 juta per orang.

Kesbangpol turut mengusulkan hibah Rp155 juta bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setelah tahun sebelumnya tidak memperoleh hibah. Usulan itu dipertanyakan Ketua DPRD Ketut Suastika dan I Dewa Gede Suamba Adnyana karena rincian penggunaannya dinilai belum cukup jelas, termasuk pembelian pakaian dan potensi overlapping dengan organisasi keagamaan yang berada di bawah FKUB.

Menjawab sorotan tersebut, Bagus Sutha menjelaskan hibah diperuntukkan bagi program kerja lintas agama FKUB, seperti sosialisasi kerukunan, bukan untuk organisasi keagamaan secara mandiri. Pihaknya terbuka memperbaiki rincian anggaran. Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada mengingatkan seluruh OPD agar menerapkan asas akuntabilitas, efisiensi dan kemanfaatan karena setiap usulan akan melalui proses verifikasi yang ketat.

Sorotan berikutnya mengarah pada RKA Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangli dengan total plafon Rp11,3 miliar. Sekitar Rp1,7 miliar dialokasikan untuk program penegakan perda dan ketenteraman umum, sedangkan Rp9,6 miliar lebih terserap untuk belanja pegawai serta barang dan jasa. Dalam pemaparan Kasatpol PP I Wayan Sugiantara, kegiatan peningkatan kapasitas SDM internal dan perlindungan masyarakat (linmas) justru didominasi anggaran fotokopi materi.