SuluhRakyat.id - Inspirasi Perubahan

Aklamasi Demer: Konsolidasi Sunyi Golkar Bali

Senin, 14 Juli 2025

Partai Golkar. (Dok/Ist)

Males Baca?

MUSYAWARAH Daerah (Musda) Partai Golkar Bali pada Juli 2025 melahirkan kesepakatan tanpa riuh: Gde Sumarjaya Linggih atau Demer resmi terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Bali secara aklamasi.

Sementara itu, petahana I Nyoman Sugawa Korry memilih tidak kembali maju, keputusan yang sekilas tampak sederhana tetapi sejatinya sarat makna kompromi elite, kalkulasi strategis, dan pembacaan konteks politik Bali.

Keputusan Sugawa Korry mundur bukan berarti kalah pengaruh. Sebaliknya, ia membaca situasi: menjaga soliditas partai lebih penting daripada mempertahankan jabatan. Bagi Golkar Bali, menghadapi Pilkada dan Pileg mendatang dengan modal keutuhan menjadi lebih strategis ketimbang memaksakan kontestasi yang berpotensi melahirkan polarisasi.

Stagnasi Suara dan Urgensi Konsolidasi

Sejak dua pemilu terakhir, Golkar Bali menghadapi tren suara yang stagnan. Berdasarkan data KPU, Pemilu 2019 mencatat sekitar 8,65% suara sah dengan perolehan 8 kursi DPRD Provinsi Bali. Sementara Pemilu 2024 hanya naik tipis menjadi sekitar 8,75%, tetapi kursi justru turun menjadi 6.

Di Pilkada Bali terakhir, Golkar juga gagal menempatkan kandidat utama di posisi gubernur, meskipun tetap berpengaruh di beberapa kabupaten seperti Buleleng dan Tabanan.

Tren ini menjadi alarm: partai perlu wajah baru yang bisa menjembatani harapan daerah dan pusat. Demer, dengan pengalaman panjang sebagai anggota DPR RI dan kedekatannya dengan elite nasional, dianggap figur kompromi yang mampu menjalankan fungsi ini.

Membaca Kompromi Elite Lewat Teori Politik

Langkah Sugawa Korry untuk tidak maju sejalan dengan teori party unity (Carey, 2007): terkadang, elite memilih mundur demi menghindari konflik internal yang dapat melemahkan konsolidasi kader di tingkat kabupaten/kota.

Sementara terpilihnya Demer melalui aklamasi mencerminkan Consensus Politics (Giovanni Sartori), di mana kompromi dianggap lebih efektif daripada kompetisi terbuka yang berpotensi memecah barisan.

Dalam perspektif Functionalism (Almond & Verba), partai memilih figur yang dianggap paling fungsional: Demer punya akses ke pusat, pengalaman legislasi, serta daya tawar untuk memperkuat strategi pemenangan jelang Pilkada dan Pileg.

Mengapa Memilih Aklamasi, Bukan Voting?

Aklamasi sering dipersepsi negatif sebagai pengekangan demokrasi internal. Namun, menurut teori Organizational Legitimacy (Lipset, 1959), aklamasi adalah simbol kesepakatan elite untuk menjaga legitimasi di mata publik. Voting terbuka berisiko memunculkan friksi antara pendukung petahana dan pendukung figur nasional. Dengan aklamasi, Golkar Bali ingin mengirim pesan: soliditas partai adalah prioritas tertinggi.

Tantangan Pasca Aklamasi

Di balik aklamasi, Golkar Bali tetap dihadapkan tantangan serius: merangkul loyalis Sugawa Korry agar tidak merasa ditinggalkan, membuka ruang regenerasi bagi kader muda, dan memperbaiki capaian suara yang sempat turun. Dalam kerangka Institutionalization of Parties (Panebianco, 1988), partai perlu membuka ruang kaderisasi agar tak hanya bertumpu pada figur elite.

Langkah Sugawa Korry mundur bukan berarti kalah, melainkan pilihan strategis yang sulit: mendahulukan kesatuan partai daripada ambisi pribadi.

Terpilihnya Demer secara aklamasi bukan hanya soal senioritas, tetapi juga sebagai jembatan ke elite pusat. Golkar Bali memilih diam, memilih aklamasi – bukan karena takut bertarung, tetapi karena menyadari: konsolidasi adalah modal terbesar untuk menghadapi tahun politik yang kian keras.

Di hadapan publik, keputusan ini mengirim pesan penting: politik tak selalu soal siapa yang maju, tetapi juga siapa yang rela mundur demi menjaga rumah besar tetap utuh. Konsolidasi sunyi ini mungkin tak ramai diberitakan, tetapi menjadi pondasi penting Golkar Bali menata langkah ke depan. (Dewa Fathur)